Wakil Walikota Bekasi, H. Ahmad Syaikhu melaksanakan penandatanganan kerjasama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Bupati Kota Bandung, Rabu, 1 Nopember 2017.   BPKAD - Kota Bandung menjalin kerja sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dengan didampingi oleh Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK). Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Rabu, 1 Nopember 2017 tersebut terkait dengan masalah pelayanan publik. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, MoU yang dilaksanakan ini sebagai bentuk kerja sama sesama Pemerintah Daerah yang berada di Jawa Barat. Semua Kota dan Kabupaten di Jawa Barat merupakan saudara yang harus bersama-sama maju ke arah yang lebih baik. Dia menjelaskan, sistem Smartcity dengan software pelayanan publik yang canggih sehingga Reformasi Birokrasi di Kota Bandung mendapatkan apresiasi dari Kementrian Dalam Negeri dan KPK. Sehingga sesuai arahan KPK, Kota Bandung harus menurunkan aplikasi tersebut seperti kepada Kota dan kabupaten se-Jawa Barat. "Kebetulan dari sisi smart city, Kita di Kota Bandung memiliki software-software pelayanan publik yang membantu banyak dalam Reformasi birokrasi. Dan kita banyak mendapat apresiasi dari Kemendagri dan KPK. Sehingga KPK memberikan ultimatum untuk saling membagi inovasi berupa apps kepada semua Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat" ucapnya. Sebelum adanya aplikasi yang menjadi solusi pemasalahan di Kota Bandung, banyak proses perizinan yang sulit dan banyak perkara yang tidak transparan. Namun, setelah ada aplikasi segala perizinan lebih mudah dan cepat prosesnya. Dengan semua itu, Pemerintah Kota Bandung bisa secara jelas memberikan segala bentuk informasi yang sifatnya umum. "Pada dasarnya yang seringkali menjadi problem dan perkara ini bisa diselesaikan dengan cara yang transparan. Karena melalui aplikasi, si pemohon bisa tahu berkas ada dimana, Berapa lama prosesnya dan sebagaimana juga bisa memonitor jadi transparan. makanya di Kota Bandung lancar jaya. Saat in, kita ada ratusan apps, jadi nanti silakan Pak Bupati dan Pak Walikota mengirim tim apa lagi selain aplikasi yang bisa di berikan dari Kota Bandung," tuturnya. Ridwal Kamil menyarankan, Aplikasi Sabilulungan yang dianggap perlu untuk penguatan birokrasi di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Karena aplikasi Sabilulungan sudah bekerja sama dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbukti memajukan birokrasi di Kota Bandung. "Saya pikir, aplikasi Sabilulungan perlu di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat sebagai penguat birokrasi, kita juga sudah kerja sama dengan sakip, selain itu Dibimbing juga oleh sebagian dari tim kota Bandung.”