Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mengatur bahwa rekomendasi Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD atas hibah dan bantuan sosial menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA-PPAS yang harus disampaikan ke DPRD pada minggu pertama bulan Juni. Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi serta kepastian dalam proses penganggaran hibah dan bantuan sosial, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Proposal hibah dan bantuan sosial dilengkapi dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi;
Penyampaian proposal hibah dan bantuan sosial paling lambat minggu kedua bulan April;
Penyampaian proposal dilakukan melalui Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, Jl. A. Yani Nomor 1 Bekasi;
Persyaratan serta tahapan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dapat dilihat sebagaimana terlampir;
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial secara lengkap telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya.
NO
URAIAN
DOWNLOAD
1
Surat Edaran Nomor 900/444-BPKAD Tentang Tata Cara Penyampaian Proposal Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bekasi
